MINAHASA,— Perubahan APBD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2026 tidak boleh berhenti pada penyesuaian angka di atas kertas. Setiap rupiah anggaran harus dikawal agar berujung pada program yang nyata, tepat sasaran dan manfaatnya bisa dirasakan langsung masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Minahasa dalam rangka Pembicaraan Tingkat I Ranperda tentang Perubahan APBD 2026, Senin (14/9/2026).
“Jangan sampai perubahan anggaran hanya menghasilkan perubahan administrasi, tetapi harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat,” tegas Robby.
Pesan tersebut menjadi sorotan utama dalam pembahasan perubahan APBD, mengingat setiap penyesuaian anggaran harus memiliki dampak terhadap pelaksanaan program prioritas, pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat.
Bupati meminta seluruh program dan kegiatan yang telah disepakati dilaksanakan dengan penuh integritas, disiplin anggaran dan tanggung jawab, sehingga perubahan APBD benar-benar menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan, bukan sekadar perubahan dokumen.
Robby juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD, serta pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, dunia usaha, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, sinergi tersebut menjadi kekuatan penting dalam mewujudkan visi Minahasa sebagai “Daerah Pariwisata yang Maju dan Sejahtera.”
Rapat dipimpin Ketua DPRD Minahasa Franky Wolayan, SE, didampingi Wakil Ketua Putri M. Pontororing, SE dan Adrie Kamasi, SH., MH, serta dihadiri Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, MM., M.Si.
Paripurna turut dirangkaikan dengan penyalaan lilin memperingati dua tahun pelantikan pimpinan dan anggota DPRD Minahasa periode 2024–2029.
Dengan pembahasan Perubahan APBD 2026, pemerintah daerah dan DPRD kini dituntut memastikan anggaran tidak hanya terserap, tetapi menghasilkan output dan manfaat yang terukur bagi masyarakat Minahasa.(VL)
