TONDANO,— Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Minahasa Nixen Temo menyatakan dukungan terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Minahasa menggandeng Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Provinsi Sulawesi Utara dalam memperkuat edukasi dan budaya antikorupsi di daerah.
Dukungan tersebut disampaikan menyusul penandatanganan Kesepakatan Bersama Pemkab Minahasa dan PAKSI Sulut, yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Antikorupsi di SMP Negeri 1 Tondano, Selasa (15/9/2026).
Menurut Ketua PWI Minahasa, program tersebut merupakan langkah positif karena upaya pencegahan korupsi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers.
Ia menilai, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK tidak seharusnya hanya menjadi dokumen evaluasi pemerintah, tetapi harus diterjemahkan menjadi langkah nyata untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan publik.
“PWI Minahasa mendukung penuh langkah Pemkab Minahasa bersama PAKSI Sulut. Pencegahan korupsi membutuhkan kolaborasi dan komitmen bersama. Pers memiliki peran strategis untuk mengedukasi masyarakat sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional,” ujarnya.
Ia menegaskan, pers tidak hanya berperan dalam menginformasikan program pemerintah, tetapi juga ikut mengawal transparansi, akuntabilitas serta penggunaan anggaran publik.
Karena itu, menurutnya, edukasi antikorupsi perlu diperluas hingga ke satuan pendidikan, pemerintahan desa dan kelurahan. Pembentukan karakter antikorupsi sejak dini dinilai penting untuk menciptakan generasi yang menjunjung tinggi kejujuran dan integritas.
“Budaya antikorupsi harus dibangun dari hulu. Sekolah, pemerintah, masyarakat dan pers harus mengambil bagian. Ketika integritas menjadi budaya, ruang untuk terjadinya korupsi akan semakin sempit,” katanya.
Ketua PWI Minahasa juga mengapresiasi penekanan Pemkab Minahasa agar hasil SPI KPK dijadikan peta jalan perbaikan, bukan sekadar angka atau penilaian administratif.
Ia berharap Kesepakatan Bersama Pemkab Minahasa dan PAKSI Sulut dapat ditindaklanjuti melalui program yang terukur dan berkelanjutan.
“Yang terpenting adalah implementasinya. Jangan berhenti pada penandatanganan. Harus ada tindak lanjut, edukasi yang berkelanjutan dan evaluasi. PWI siap menjadi bagian dari ekosistem pencegahan korupsi melalui pemberitaan yang berimbang, kritis dan bertanggung jawab,” tandasnya.
Dukungan PWI tersebut sekaligus memperkuat pesan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum atau pemerintah, melainkan merupakan gerakan bersama yang membutuhkan partisipasi publik dan pengawasan pers.Kalau Anda berikan nama Ketua PWI Minahasa, saya bisa langsung masukkan namanya dan membuat pernyataannya lebih tajam, berwibawa, dan bernuansa jurnalistik.(VL)
