Bupati Robby Dondokambey Terima Audiensi Kanwil Kementerian HAM, Bahas Penguatan HAM di Minahasa

Berita, Minahasa192 Dilihat

MINAHASA,– Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si, MAP menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Sulawesi Tengah yang membawahi wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Gorontalo, Bapak Mangatas Nadeak, S.Pd, SH, MH, Kamis (3/9/2026).

Audiensi yang berlangsung di Ruang Kerja (Ruker) Bupati Minahasa tersebut turut dihadiri Koordinator Wilayah Kerja HAM Sulawesi Utara, Bapak Edwin Lodewyk Metusala, SH.

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Minahasa dan jajaran Kementerian HAM, khususnya dalam mendorong pemajuan, perlindungan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia di daerah.

Dalam audiensi tersebut, berbagai hal terkait pelaksanaan program dan kebijakan di bidang HAM menjadi bagian dari pembahasan. Sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian HAM dinilai penting agar prinsip-prinsip HAM dapat terus diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Bupati Robby Dondokambey menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan pentingnya membangun kolaborasi lintas lembaga dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan mengedepankan kepentingan serta hak-hak masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Minahasa terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Koordinasi dengan Kementerian HAM tentunya sangat penting untuk memastikan kebijakan dan pelayanan pemerintah tetap sejalan dengan prinsip penghormatan dan perlindungan HAM,” ujar Bupati.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian HAM Sulawesi Tengah Mangatas Nadeak menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemerintah Kabupaten Minahasa. Ia berharap koordinasi dan sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat dalam mendukung pelaksanaan program HAM di wilayah Sulawesi Utara, khususnya Kabupaten Minahasa.

Audiensi tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergitas pemerintah daerah dengan Kementerian HAM dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(VL)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *