MINAHASA — Pemerintah Kabupaten Minahasa kembali meneguhkan posisi strategisnya dalam orkestrasi pembangunan nasional melalui penerimaan resmi kunjungan kerja Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Akhmad Wiyagus, yang disambut langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Linda D. Watania, di Kantor Bupati Minahasa, Sulawesi Utara, Kamis (8/1/2026).
Kunjungan tingkat tinggi ini menjadi momentum krusial dalam evaluasi terpadu pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di daerah, sekaligus menegaskan keseriusan pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan kesinambungan kebijakan berjalan sinkron, terukur, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dalam pertemuan strategis tersebut, Wamendagri Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa kehadirannya di Minahasa merupakan bentuk komitmen aktif Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan agenda prioritas nasional, sekaligus menerima laporan faktual terkait implementasi PSN dan program penguatan ekonomi kerakyatan, termasuk Koperasi Merah Putih.
“Sesuai janji saya, saya hadir langsung di Minahasa untuk menerima laporan terkait Program Strategis Nasional dan Koperasi Merah Putih. Seluruh program berjalan, dan capaian tahun 2025 ini kita evaluasi secara menyeluruh untuk menentukan langkah strategis ke depan,” tegas Wiyagus.
Ia menekankan bahwa evaluasi komprehensif bukan sekadar agenda administratif, melainkan instrumen korektif dan akseleratif untuk memastikan setiap kebijakan nasional yang dijalankan di daerah memiliki daya ungkit yang nyata, berkelanjutan, dan selaras dengan arah pembangunan nasional.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Linda D. Watania menyampaikan apresiasi tinggi atas asistensi langsung dari pemerintah pusat.
Menurutnya, kunjungan Wamendagri menjadi penanda kuat kepercayaan sekaligus penguatan koordinasi vertikal antara pusat dan daerah.
Sekda menegaskan bahwa atas arahan langsung Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa akan bergerak cepat, presisi, dan responsif dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil evaluasi.
“Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah adalah fondasi utama. Kami memastikan seluruh perangkat daerah siap melakukan penyesuaian langkah strategis agar Program Strategis Nasional, khususnya yang bersentuhan langsung dengan ekonomi kerakyatan, mampu memberikan dampak ekonomi riil bagi masyarakat Minahasa pada tahun anggaran 2026,” tegas Watania.
Pertemuan tersebut turut dihadiri para asisten serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa.
Evaluasi yang dilakukan mencakup capaian kinerja PSN sepanjang tahun 2025, identifikasi hambatan struktural dan teknis, serta perumusan strategi percepatan pelaksanaan program ke depan.
Melalui evaluasi terpadu ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa kembali menegaskan perannya sebagai mitra aktif dan strategis pemerintah pusat, yang tidak hanya menjalankan kebijakan nasional secara normatif, tetapi juga memastikan setiap program strategis bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi masyarakat daerah.
<A.L>
