Expres-News.com || Makalelon, Minahasa —
Gelombang ketidakpuasan warga Desa Makalelon, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, kian menguat. Sejumlah warga menyoroti dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana desa di bawah kepemimpinan Kepala Desa Max Londa, terutama terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Pada Jumat (7 November 2025), beberapa warga menyampaikan kepada media bahwa terdapat sejumlah lanjut usia (lansia) dan janda berumur di atas 65 tahun yang tidak tercatat sebagai penerima BLT. Padahal, kelompok tersebut seharusnya menjadi prioritas penerima bantuan sosial dari pemerintah.
“Yang menerima justru keluarga yang masih produktif. Sedangkan janda lansia tidak pernah didata sama sekali,” ungkap salah satu warga dengan nada kecewa.
Toar Lengkong
Ketua LI-TIPIKOR Sulawesi Utara menegaskan bahwa dugaan penyimpangan ini harus dibuka secara terang-benderang.
Menurutnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang jelas, benar, dan akurat.
“Setiap warga berhak mengetahui arah serta penggunaan dana publik. Pemerintah desa wajib bersikap transparan, apalagi bila menyangkut bantuan bagi masyarakat kecil,” tegas Toar.
Pihak Kecamatan: Bantuan Harus Tepat Sasaran
Dikonfirmasi terpisah, Camat Kakas menyatakan bahwa penerima bantuan seharusnya benar-benar tepat sasaran, terutama bagi warga yang lanjut usia dan janda yang membutuhkan uluran tangan pemerintah.
“Yang layak menerima tentu mereka yang sudah lansia, apalagi janda. Tujuannya agar bantuan tepat sasaran,” ujar Camat, saat dihubungi melalui telepon seluler, Jumat (7/11/2025).
Namun, ketika dikonfirmasi mengenai dugaan ketidaktepatan data penerima BLT, Kepala Desa Makalelon, Max Londa, hanya memberikan jawaban singkat melalui sambungan telepon.
“Tu apa ini?” jawabnya singkat, tanpa penjelasan lebih lanjut.
BUMDes Diduga Sarat Nepotisme
Selain persoalan BLT, warga juga menyoroti dugaan ketertutupan dalam pengelolaan dana BUMDes Makalelon
Beberapa warga menilai bahwa BUMDes dikuasai oleh perangkat desa yang memiliki hubungan keluarga dengan kepala desa, sehingga menimbulkan kecurigaan akan praktik nepotisme.
“Dana desa tidak transparan. Kendaraan operasional BUMDes saja kalau dipakai warga, harus bayar langsung ke kepala desa. Kami tidak pernah tahu bagaimana laporan keuangannya,” ujar seorang warga yang meminta namanya dirahasiakan.
Masyarakat berharap agar pihak kecamatan, inspektorat, dan aparat penegak hukum segera menindaklanjuti dugaan penyimpangan tersebut. Mereka menuntut agar pengelolaan dana publik di Desa Makalelon berjalan secara
- jujur, terbuka, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan(Aril M)
